KUNINGAN – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Bisma Staniarto, S.T., M.Sc., saat meninjau kesiapan fasilitas di SMPN 6 Kuningan, Minggu (14/9/2025).
Kehadiran Dirjen Bisma disambut oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., didampingi Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Pj. Sekda Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., serta Kepala Dinas Sosial Dr. H. Toto Toharuddin, M.Pd., M.H.
Dalam kunjungan tersebut, Bisma menekankan pentingnya akselerasi penyempurnaan infrastruktur sekolah, khususnya asrama, agar segera dapat dimanfaatkan. Ia menargetkan pada 29 September 2025, siswa sudah mulai menempati asrama dan menjalani proses pembelajaran penuh.
“Kami mendorong percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat ini. Targetnya akhir September siswa sudah bisa masuk asrama dan belajar. Ini bagian dari komitmen bersama untuk menjamin hak pendidikan anak-anak dengan fasilitas yang layak,” tegas Bisma.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di daerah serta penguatan sumber daya manusia di kawasan perdesaan.
Bupati Dian menegaskan bahwa pihaknya mengoordinasikan seluruh kebutuhan agar sekolah dapat segera beroperasi sesuai target.
“Kami menargetkan pada 25 September semua fasilitas selesai, sehingga tanggal 26–27 murid dari keluarga tidak mampu yang sudah terdata akan menjalani tes kesehatan sebelum masuk asrama. Dengan begitu, pada 29 September mereka sudah siap memulai proses pembelajaran. Mohon doa agar penyempurnaan sesuai jadwal. Perlu ditegaskan, pembangunan ini sepenuhnya menggunakan dana APBN,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati menyebut rintisan ini adalah langkah awal menuju Sekolah Rakyat permanen. Ia optimis sekolah ini akan menjadi rujukan pendidikan yang bermanfaat bagi keluarga kurang mampu. Untuk tahap awal, sifatnya sementara dua hingga tiga tahun. Setelah itu, pemerintah akan membangun sekolah permanen di atas lahan 6,9 hektare di Desa Cikandang. Adapun bangunan sementara ini kelak dialihfungsikan menjadi sekolah unggulan dengan guru-guru berkompetensi tinggi, sistem pembelajaran yang kuat, serta manajemen modern. Harapan Bupati, sekolah unggulan ini bisa menjadi contoh nyata pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Pj. Sekda Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si. menambahkan bahwa percepatan infrastruktur harus sejalan dengan penguatan tata kelola pendidikan.
“Kami pastikan seluruh proses sesuai standar, baik sarana, manajemen, maupun kesiapan tenaga pendidik. Sekolah ini tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga siap melahirkan sistem pendidikan yang inklusif, terarah, dan berdaya guna. Harapan kami, anak-anak dari keluarga tidak mampu benar-benar merasakan hak pendidikan tanpa kendala biaya,” tegas Wahyu.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kuningan diharapkan menjadi model pendidikan berbasis masyarakat dengan dukungan infrastruktur memadai, sehingga mampu melahirkan generasi tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan.
Di tengah padatnya rangkaian Tour de Linggarjati (TdL) ke-8 Tahun 2025, Bupati, Wakil Bupati, dan Pj. Sekda tetap meluangkan waktu untuk mendampingi kunjungan Dirjen PUPR beserta jajaran. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana.
(Humas Diskatan)
