KUNINGAN – Dalam upaya mewujudkan generasi Kuningan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Kuningan meneguhkan kembali komitmen bersama lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kuningan, yang digelar di Ruang Rapat Linggajati Pendopo Kabupaten Kuningan, Rabu 9 Oktober 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., selaku Ketua TPPS Kabupaten Kuningan, didampingi Pj Sekretaris Daerah, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., sebagai Wakil Ketua TPPS. Turut hadir sejumlah pejabat lintas perangkat daerah, TP PKK, serta perwakilan dari kecamatan dan desa lokus stunting.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Kuningan menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak yang telah berperan aktif dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kuningan. Tuti mengungkapkan bahwa Kuningan berhasil meraih nominasi ke-2 tingkat nasional dalam pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) oleh BKKBN Pusat.
“Kita patut bersyukur karena kerja sama yang baik antar lembaga, TP PKK, kader, dan masyarakat telah membuahkan hasil nyata. Kabupaten Kuningan berhasil menjadi nominasi ke-2 tingkat nasional dalam pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) oleh BKKBN Pusat. Ini bukan hanya penghargaan, tapi bukti bahwa kebersamaan menjadi kekuatan utama kita,” ujarnya.
Wabup Tuti menekankan bahwa persoalan stunting harus dipandang secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek gizi, tetapi juga dari pola asuh, sanitasi, dan kepedulian sosial.
“Kita ingin memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih. Pendampingan kepada ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (KEK) harus terus dilakukan, karena mereka berisiko melahirkan bayi stunting. Data menunjukkan ada 1.341 ibu hamil KEK yang perlu mendapat perhatian khusus. Ini harus menjadi fokus bersama,” jelasnya.
Wabup juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas di lapangan. “Jika sarana dan prasarana diperkuat, maka kualitas data dan pelayanan pun akan meningkat,” tambahnya.
“Mari kita jemput bola. Jangan menunggu masyarakat datang, tapi hadirkan layanan dengan pendekatan yang lebih humanis. Kita ingin gerakan penurunan stunting di Kuningan menjadi gerakan sosial bersama, karena yang kita perjuangkan adalah masa depan anak-anak kita,” tegas Wabup.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., selaku Wakil Ketua TPPS, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor yang terarah dan sistem data yang terintegrasi sebagai fondasi kebijakan penurunan stunting yang efektif.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas satu dinas atau satu program. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan dengan keselarasan antar sektor. Semua pihak, dari dinas teknis, PKK, hingga perangkat desa perlu bergerak dalam satu visi yang sama,” ungkapnya.
Dr. Wahyu menjelaskan bahwa Pemkab Kuningan terus melakukan penguatan dari sisi kebijakan, kelembagaan, dan manajemen data.
“Regulasi yang kita miliki saat ini masih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting. Ke depan, regulasi tersebut akan kita evaluasi agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan di lapangan. Selain itu, koordinasi antar TPPS di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa harus terus diperkuat agar pelaksanaan intervensi menjadi lebih efektif,” terangnya.
Wahyu menambahkan, data yang terintegrasi menjadi kunci penting untuk memastikan setiap intervensi tepat sasaran.
“Masih ada tantangan dalam penyelarasan data antar perangkat daerah. Kita perlu memperkuat sistem pelaporan dan pemutakhiran data, agar setiap kebijakan berbasis pada kondisi riil lapangan. Dengan begitu, kita dapat merancang langkah yang tepat, efisien, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dr. Wahyu juga menyoroti partisipas masyarakat dalam pemeriksaan anak ke posyandu.
“Masih ada keluarga yang belum rutin datang ke posyandu. Maka pendekatan sosial dan edukatif harus terus ditingkatkan, agar masyarakat semakin sadar pentingnya pemeriksaan rutin dan gizi seimbang,” katanya.
Menutup arahannya, Pj Sekda mengajak seluruh unsur TPPS untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga semangat kebersamaan.
“Kita tidak hanya mengejar target penurunan angka, tetapi juga membangun kesadaran kolektif. Gerakan New Zero Stunting harus menjadi semangat bersama untuk memastikan anak-anak Kuningan tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan, Hj. Ela Helayati, S.Sos., menegaskan peran strategis keluarga dalam mencegah stunting.
“Keluarga adalah pondasi utama. Melalui edukasi gizi, penerapan ASI eksklusif, kebersihan lingkungan, dan pola pengasuhan yang baik, kita bisa mencegah stunting sejak dini. PKK akan terus menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan keluarga peduli gizi anak,” ujarnya.
Rakor TPPS ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, memperbarui strategi, dan menyatukan langkah seluruh pihak dalam menekan prevalensi stunting di Kabupaten Kuningan.
(Humas Diskatan)
