KUNINGAN,— Usai pelaksanaan Rapat Koordinasi BUMDes se-Kabupaten Kuningan di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah, Rabu 22 Oktober 2025. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa dan pilar ketahanan pangan daerah.
Dalam pandangan strategisnya, Dr. Wahyu menekankan bahwa BUMDes tidak boleh lagi diposisikan semata sebagai pengelola bantuan pemerintah, melainkan harus menjadi lembaga bisnis desa yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada keuntungan yang memberi dampak bagi masyarakat.
“Kita harus mengubah mindset dari pengelola bantuan menjadi pengelola bisnis desa. Direktur BUMDes sejati adalah entrepreneur sejati, yang mampu melihat masalah sebagai peluang usaha, dan mengubah tantangan menjadi sumber pendapatan yang menggerakkan ekonomi desa,” ujar Dr. Wahyu.
Lebih lanjut, Pj Sekda menyoroti pentingnya kolaborasi antara BUMDes dan kelompok tani (Gapoktan) dalam mendukung agenda besar pemerintah daerah menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah memperkuat sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Bank Pupuk Desa.
“Di kami ada Gapoktan yang bisa berkolaborasi dengan BUMDes karena sekarang menjadi salah satu titik serah penyaluran pupuk bersubsidi. Pak Bupati memiliki program Bank Pupuk dengan skema penebusan sebesar Rp2 juta, yang menjadi inisiatif agar Gapoktan bisa bekerja sama dengan koperasi desa dan BUMDes sebagai titik serah pupuk bersubsidi,” jelas Dr. Wahyu.
Melalui sinergi ini, lanjutnya, BUMDes dapat berperan aktif dalam penyediaan dan distribusi pupuk di tingkat desa, sekaligus memperkuat rantai pasok pertanian lokal.
“Silakan Gapoktan menjadi unit usaha BUMDes untuk penyediaan pupuk bersubsidi. BUMDes yang sukses adalah BUMDes yang dipimpin oleh direktur berjiwa wirausaha kreatif, berani, dan visioner. Karena itu, kita harus merubah cara berpikir, dari pengelola bantuan menjadi pengelola bisnis desa. Fikiran BUMDes harus bisnis, harus untung, dan keuntungannya kembali untuk desa,” tegasnya.
Selain itu, Dr. Wahyu juga menekankan bahwa pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya alokasi 20% dana BUMDes untuk program Ketahanan Pangan (Ketapang). Dana tersebut diharapkan menjadi stimulan nyata untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa melalui usaha produktif dan kolaboratif.
“Terkait ketahanan pangan, kami sangat terbantu dengan adanya 20% dana BUMDes yang diarahkan untuk Ketapang. Ini bentuk nyata bahwa desa menjadi bagian integral dalam sistem ketahanan pangan daerah,” tuturnya.
Pj. Sekda juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan surat edaran Bupati agar seluruh Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Kuningan mengutamakan bahan pangan dari potensi lokal.
“Dapur MBG akan diarahkan untuk memanfaatkan hasil bumi dari wilayahnya sendiri. Misalnya beras, sayur, atau bahan pangan lainnya disediakan oleh BUMDes setempat. Dengan begitu, ekonomi berputar di desa, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” papar Dr. Wahyu.
Dalam pandangannya, arah kebijakan pembangunan yang dijalankan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. dan Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn. memberikan ruang luas bagi tumbuhnya inovasi ekonomi desa dan penguatan kelembagaan masyarakat.
“Kepemimpinan Pak Bupati Dian dan Ibu Wabup Tuti menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi desa sebagai pilar utama pembangunan daerah. Fokus beliau berdua pada penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi lintas sektor menjadi dasar bagi kita semua untuk bergerak bersama membangun desa yang tangguh dan mandiri,” ungkap Dr. Wahyu.
Menutup keterangannya, Pj Sekda menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh semangat kolaborasi di tingkat akar rumput.
“Kekuatan Kuningan ada di desa. Bila BUMDes, Gapoktan, koperasi, dan Dapur MBG bersatu, maka ketahanan pangan yang berkelanjutan bukan lagi cita-cita, tetapi kenyataan,” pungkasnya.
Dengan semangat sinergi dan visi “Kuningan Melesat”, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen menjadikan BUMDes sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing menuju ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.
(Humas Diskatan)
