KUNINGAN,— Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku pertanian dalam memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan sekaligus Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pupuk Bersubsidi bersama Komisi IV DPR RI, di Rumah Makan Saung Ema, Senin 20 Oktober 2025.
Kegiatan yang diinisiasi Komisi IV DPR RI ini dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah, Lc., M.Si., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Ujang Kosasih, M.Si., Senior Manager Region 2A PT Pupuk Indonesia Antonius Yudhi Cristianto, serta Wakil Ketua PCNU Kabupaten Kuningan KH Toto Waliyudin, S.Pd.I., dan sejumlah petani dari berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan.
Dalam sambutannya, Dr. Wahyu Hidayah menyampaikan bahwa tata kelola pupuk bersubsidi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pupuk bersubsidi bukan sekadar bantuan dari pemerintah, tetapi merupakan instrumen strategis dalam menopang produktivitas dan kesejahteraan petani. Karena itu, tata kelolanya harus dikuatkan melalui kolaborasi antara pusat, daerah, dan para petani,” ujar Wahyu.
Pj. Sekda juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi IV DPR RI terhadap penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kuningan. Menurutnya, berbagai program dan bantuan dari pemerintah pusat melalui Komisi IV telah memberikan dampak nyata bagi kemajuan petani di daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rina Sa’adah dan seluruh jajaran Komisi IV DPR RI atas perhatian dan dukungan yang terus mengalir bagi petani Kuningan. Sinergi ini menjadi energi positif bagi kami untuk terus mendorong terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dr. Wahyu menekankan pentingnya pengembangan pupuk organik di Kuningan sebagai langkah menuju pertanian berkelanjutan. Ia mengungkapkan, melalui program demplot berbasis pupuk organik yang dilaksanakan dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, hasil yang diperoleh sangat menggembirakan.
“Produktivitas meningkat bahkan hingga dua kali lipat. Ini membuktikan bahwa transformasi menuju pertanian organik tidak hanya memungkinkan, tetapi juga membawa keuntungan bagi petani,” tuturnya.
Pj. Sekda Wahyu berharap, kegiatan Bimtek ini dapat menjadi ruang bersama untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan mencari solusi atas berbagai tantangan di lapangan.
“Mari kita jadikan kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata memperkuat sistem tata kelola pupuk dari hulu ke hilir. Ketika petani sejahtera, maka ekonomi daerah akan ikut tumbuh. Inilah semangat Kuningan Melesat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah, Lc., M.Si. menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperbaiki mekanisme distribusi pupuk bersubsidi agar semakin cepat, efisien, dan tepat sasaran.
“Salah satu langkah yang kami dorong adalah penyederhanaan akses distribusi, agar pupuk bisa disalurkan lebih dekat ke petani melalui titik serah di tingkat Gapoktan atau kelompok budidaya ikan. Dengan demikian, proses penyaluran bisa lebih efektif dan tepat waktu,” jelas Rina.
Rina juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan sinergi dan semangat kolaborasi lintas lembaga dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Dalam hal ketahanan pangan, kita harus bergerak dalam satu semangat. Tidak ada ego sektoral, karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan petani dan kemandirian pangan bangsa,” tegasnya.
Dari sisi legislatif daerah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Ujang Kosasih, M.Si. menyampaikan bahwa masih ada sejumlah tantangan teknis yang dihadapi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, terutama terkait sistem kartu tani yang masih perlu penyempurnaan.
“Kami memahami bahwa sistem ini dirancang untuk meningkatkan ketertiban dan akuntabilitas, namun implementasinya di lapangan perlu terus disempurnakan agar tidak menyulitkan petani,” ujarnya.
Ujang juga mengajak semua pihak untuk terus berkoordinasi dan mencari formula terbaik agar penyaluran pupuk tetap tepat sasaran tanpa mengurangi kemudahan akses bagi petani.
Sementara itu, Senior Manager Region 2A PT Pupuk Indonesia, Antonius Yudhi Cristianto, memaparkan bahwa masih ada sebagian petani yang belum terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sehingga belum bisa menebus pupuk bersubsidi.
“Saat ini penyaluran pupuk di Kuningan baru mencapai sekitar 42 persen, sementara pupuk organik sekitar 4,5 persen. Artinya, kita masih punya ruang besar untuk meningkatkan edukasi dan pemutakhiran data agar penyaluran berjalan optimal,” ujarnya.
Yudhi berharap kerja sama antara pemerintah daerah, petani, dan PT Pupuk Indonesia terus ditingkatkan, terutama dalam pembaruan data dan penyuluhan di tingkat kelompok tani.
Kegiatan Bimtek berlangsung dengan suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif. Selain sesi diskusi dan tanya jawab, acara juga diakhiri dengan pembagian berbagai hadiah serta pupuk bagi peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif mereka.
(Humas Diskatan)
